Jakarta - Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) ambruk di usianya yang baru 10 tahun. Usia jembatan yang seharusnya bisa mencapai puluhan tahun itu pun menimbulkan aroma ketidakberesan dalam proyek jembatan itu yang dilontarkan beberapa pihak.
Ditanya mengenai adanya ketidakberesan ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan tidak mengerti mengenai masalah itu.
"Kalau saya nggak ngerti tentang masalah itu. Karena saya orang teknis jadi saya meninjaunya dari segi teknis saja," ujar Djoko usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2011).
Sedangkan mengenai tim independen, Djoko mengatakan tim itu sudah bekerja. "Jadi nanti tinggal saya ajukan kepada teman-teman DPR secara resmi. Kebanyakan dari ITS, beberapa dari ITB dan UGM," jelas Djoko.
Sebelumnya ada beberapa pihak yang menduga ada ketidakberesan dari proyek jembatan Kukar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada yang tidak beres dalam pengerjaan proyek itu.
"Kita sedang meneliti, tapi yang jelas, kalau soal itu tentunya ada indikasi ketidakjujuran dalam pelaksanaan barang dan jasa. Ada indikasinya seperti itu," kata Wakil Ketua KPK M Jasin di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (28/11/2011).
Jasin menduga ambruknya jembatan itu karena ada yang salah dalam perencanaan. Namun KPK belum mau terburu-buru untuk mengusut dugaan korupsi pelaksanaan jembatan itu.
"Setelah dilakukan pemeriksaan, nanti ada indikasi penyimpangan yang tidak dialokasikan pada pemeliharaan jembatan, kan nanti ada temuan BPK itu, apakah ada indikasi korupsi. Apakah untuk kepentingan pribadi atau dialoasikan ke yang lain, yang sifatnya pelanggaran administratif. Ya kita lihat dulu, apakah ada pidananya atau tidak," jelas Jasin.
Jasin menegaskan, KPK menunggu laporan BPK. Dan dia yakin BPK akan segera bertindak melakukan audit. "Nanti ketahuan, apakah penggunaan besinya kurang atau pas, sesuai atu tidak. Apakah kosong atau semennya yang sedikit. Itu jadi perhatian publik, saya kira BPK akan concern," tuturnya.
Bareskrim Polri juga mengirim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) untuk menelusuri adanya indikasi korupsi ini.
"(Penyidik) dari Dit Tipikor rata-rata. Karena itu menyangkut proyek, makanya mereka yang ingin mendalami," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution di kantornya Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (30/11/2011).
Saud mengatakan jumlah saksi yang diperiksa masih 11 orang. Saat ini para pakar konstruksi sedang menganalisa penyebab runtuhnya jembatan yang menjadi kebanggan warga Kalimantan Timur itu.
"Kita akan melihat apakah ada unsur kesengajaan, atau kelalaian. Siapa yang diminta pertanggungjawaban, ini kita kumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Mengenai pasal apakah ada unsur kelalaian, kita lihat unsur apa yang bisa kita tindak," jelasnya.
Ditanya mengenai adanya ketidakberesan ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan tidak mengerti mengenai masalah itu.
"Kalau saya nggak ngerti tentang masalah itu. Karena saya orang teknis jadi saya meninjaunya dari segi teknis saja," ujar Djoko usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2011).
Sedangkan mengenai tim independen, Djoko mengatakan tim itu sudah bekerja. "Jadi nanti tinggal saya ajukan kepada teman-teman DPR secara resmi. Kebanyakan dari ITS, beberapa dari ITB dan UGM," jelas Djoko.
Sebelumnya ada beberapa pihak yang menduga ada ketidakberesan dari proyek jembatan Kukar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada yang tidak beres dalam pengerjaan proyek itu.
"Kita sedang meneliti, tapi yang jelas, kalau soal itu tentunya ada indikasi ketidakjujuran dalam pelaksanaan barang dan jasa. Ada indikasinya seperti itu," kata Wakil Ketua KPK M Jasin di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (28/11/2011).
Jasin menduga ambruknya jembatan itu karena ada yang salah dalam perencanaan. Namun KPK belum mau terburu-buru untuk mengusut dugaan korupsi pelaksanaan jembatan itu.
"Setelah dilakukan pemeriksaan, nanti ada indikasi penyimpangan yang tidak dialokasikan pada pemeliharaan jembatan, kan nanti ada temuan BPK itu, apakah ada indikasi korupsi. Apakah untuk kepentingan pribadi atau dialoasikan ke yang lain, yang sifatnya pelanggaran administratif. Ya kita lihat dulu, apakah ada pidananya atau tidak," jelas Jasin.
Jasin menegaskan, KPK menunggu laporan BPK. Dan dia yakin BPK akan segera bertindak melakukan audit. "Nanti ketahuan, apakah penggunaan besinya kurang atau pas, sesuai atu tidak. Apakah kosong atau semennya yang sedikit. Itu jadi perhatian publik, saya kira BPK akan concern," tuturnya.
Bareskrim Polri juga mengirim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) untuk menelusuri adanya indikasi korupsi ini.
"(Penyidik) dari Dit Tipikor rata-rata. Karena itu menyangkut proyek, makanya mereka yang ingin mendalami," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution di kantornya Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (30/11/2011).
Saud mengatakan jumlah saksi yang diperiksa masih 11 orang. Saat ini para pakar konstruksi sedang menganalisa penyebab runtuhnya jembatan yang menjadi kebanggan warga Kalimantan Timur itu.
"Kita akan melihat apakah ada unsur kesengajaan, atau kelalaian. Siapa yang diminta pertanggungjawaban, ini kita kumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Mengenai pasal apakah ada unsur kelalaian, kita lihat unsur apa yang bisa kita tindak," jelasnya.
